Dana Cadangan Utang Sea Games Ditolak DPRD

Palembang: 

Pembentukan dana cadangan Rp324,9 miliar untuk menutupi utang pembangunan tiga venues SEA Games (SEAG) masuk RAPBD Sumsel 2012 di tolak kalangan DPRD Sumsel.

Mereka meminta agar pos dana cadangan untuk membayar utang pembangunan venues Sea Games itu dalam RAPBD Sumsel dihapus dan tidak dianggarkan. Ini terungkap saat Rapat Paripurna DPRD Sumsel tentang pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sumsel terhadap rancangan peraturan daerah tentang RAPBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2012, Senin (12/12).

Gubernur Sumsel Alex Noerdin seusai mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi di DPRD Sumsel terlihat tidak memberikan banyak komentar. “Pokoknya tidak usah kita perpanjang dan tidak usah dipernyatakan lebih lanjut,” ucapnya.

Informasi yang  didapat, tunggakan utang pembangunan sejumlah arena (venue) SEA Games XXVI/2011 tercatat senilai Rp324,9 miliar. Defisit anggaran tersebut terjadi pada pembangunan arena atletik, menembak, dan aquatik.

Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Ketua Fraksi Darmadi Djufri diungkapkan bahwa pembayaran utang pekerjaan pembangunan venues SEAG wajib dilakukan pengkajian terlebih dulu sebagaimana kesimpulan rapat Banggar DPRD Sumsel dan surat Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri No 426/ 1220/KEUDA tanggal 1 Desember 2011. “Hal ini (pengkajian) menjadi sangat penting agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku,” katanya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Muhammad Tukul menjelaskan, dana tersebut bertentangan dengan pedoman APBD 2012 yang termuat dalam Permendagri No 22/2011, bahwa untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dulu peraturan daerah (perda) tentang pembentukan dana cadangan.

“Karena pertimbangan hukum dan prosedural yang menjadi hambatan dimasukkannya dalam RAPBD 2012,Fraksi PKS DPRD Sumsel berpendapat, anggaran sebesar Rp324,9 miliar untuk pembangunan tiga venues yang terdapat dalam pos dana cadangan harus dihapus dan tidak bisa dianggarkan pada RAPBD 2012,”ungkap Tukul.

Biaya pembangunan tiga venues tersebut belum bisa dikategorikan sebagai utang daerah. Sebab, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui siapa saja pihak-pihak yang menandatangani perjanjian pembangunan tersebut. Apabila yang menandatangani KONI/INASOC, tidak termasuk sebagai utang daerah sehingga tidak perlu dibebankan dalam RAPBD. “Tapi jika pihak yang menandatangani adalah kepala SKPD, harus dilihat dulu landasan hukum perjanjian/ikatan/kontrak tersebut sehingga sisa pembayarannya bisa dikategorikan sebagai utang daerah,” katanya.

Fraksi PKS memandang perlu dicari solusi khusus berupa aturan hukum tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang membenarkan dimasukkannya dana cadangan dalam APBD.

“Atau keputusan pengadilan yang memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar pelunasan tiga venues tersebut,”ucapnya.

Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Syaiful Islam, pembentukan dana cadangan yang digunakan untuk menutupi utang pembangunan tiga venues SEAG di Jakabaring Sport City (JSC) belum memiliki payung hukum yang kuat. Sebab, secara yuridis tidak ada yang membenarkan secara formal bahwa beban utang tersebut menjadi beban daerah dan dapat dimasukkan dalam APBD tahun 2012.

Syaiful menjelaskan,Fraksi Partai Demokrat berpendapat tetap berpegang pada keputusan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumsel yang tertuang dalam notula rapat pada 26 November 2011. “Intinya hari ini (kemarin) belum memperoleh payung hukum. Maka anggaran pembentukan dana cadangan sebesar Rp324,9 miliar untuk pembayaran utang venues tidak dapat dianggarkan APBD tahun anggaran 2012,” kata Syaiful. (sir)

Pemeliharaan Venue JSC, Disiapkan Rp 6 M

Palembang:

Pemprov Sumsel menganggarkan dana sebesar Rp6 miliar pada APBD 2012 untuk pemeliharaan semua venue di kawasan Jakabaring Sport City (JSC). Dana ini dinilai masih kurang.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel Bihaqqi Sofyan mengatakan, bahwa anggaran sebesar Rp6 miliar tersebut masuk dalam anggaran dua SKPD, yakni Biro Keuangan dan Aset Daerah.

“Kami sudah tanyakan langsung kepada dua SKPD tersebut,dan mereka menyatakan anggaran itu untuk pemeliharaan bekas lokasi SEA Games,” katanya, Senin (5/12). Namun begitu, Bihaqqi mengaku belum begitu tahu secara detail rincian dana Rp6 miliar tersebut untuk apa saja saja.

Pasalnya, pembahasan dari SKPD yang bersangkutan berada di Komisi I dan Komisi III DPRD Sumsel. Tapi, secara hitung-hitungan, anggaran Rp6 miliar tersebut, dinilainya masih kurang.

“Di sana (JSC) masih banyak belum tumbuh tanaman dan sebagainya.Karena, bukan hanya melakukan pemeliharaan saja, tapi bagaimana lingkungan yang ada di JSC bisa berfungsi baik dan bisa dimanfaatkan masyarakat, missal untuk wisata.

Sebab, kalau ada hari libur, tentunya tidak ada tempat lain selain JSC dan hutan Punti Kayu, itu alternatif, ”tukasnya.

Politisi asal Partai Demokrat ini menambahkan, aset SEA Games tersebut memang belum diserahkan pemerintah pusat secara resmi kepada Pemprov Sumsel. Karena lokasinya di Palembang, sudah sewajarnya Pemprov Sumsel mempersiapkan dana pemeliharaan venue-venue tersebut.

 
“Sekarang kan yang paling penting jangan sampai aset besar itu terbengkalai lama. Jika terlalu lama, nanti banyak yang rusak. Lebih bagus lagi, kalau satu atau dua tahun ini ada MoU untuk mengakomodiasi semua persolan itu,” tukasnya.

Anggota DPRD Sumsel lainnya, Ahmad Yani menuturkan, bahwa sebelum pelaksanaan SEA Games XXVI digelar, pihaknya telah memberikan pandangan terkait pemeliharaan aset-aset seperti venues dan sebagainya.

 

“Yang paling dikhawatirkan itu kan, siapa nanti yang akan mengurusnya dan darimana sumber dananya. Beberapa solusi memang sempat kami (FraksiDemokrat) tawarkan, apakah pengelolaan itu dari Banpora atau KONI yang memang berkaitan langsung (dengan pemeliharaan aset olehragadi Jakabaring),” jelasnya.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini menambahkan, seharusnya,setelah pemerintah daerah menganggar kan dana untuk pemeliharaan asetaset di JSC, juga dilakukan rapat terpadu, agar semua bisa jelas,mulai dari pemeliharaan, pengelolaan dan sebagainya.

Sebelumnya, pemerintah sudah punya rencana bahwa di kawasan JSC ini nantinya akan dibangun perguruan tinggi olahraga. Sehingga venue-venue berstandar internasional di kawasan ini bisa dimanfaatkan.

Selain itu, Ketua KONI Sumsel Muddai madang mengngkapkan berbaghai jadwal even nasional maupun internasional sudah menunggu selama tahun 2012. Sehingga venue-venue yang ada akan digunakan.

Sedikitnya lima kejuaraan dunia akan digelar. Empat di antaranya kejuaraan voli pantai Asia Pasific yang berlangsung April 2012, kejuaraan sepatu roda Asia Pasifik (Juli 2012), kejuaraan bola voli indoor (Oktober 2012) dan kejuaraan ski air dunia (November 2012). Tidak hanya itu, Sumsel juga membidik Asian  Games 2018

Selain menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional, beberapa venue dipandang layak untuk menggelar training camp, seperti misalnya venue menembak yang dipastikan menjadi tempat TC. (sir)

Modo-Modi Hilang Dicuri

Patung modo-modi di bawah fly over tinggal sendirian.

Palembang:

Setelah Selasa (29/11) patung modi, Maskot Sea Game XXVI di bawah flyover (jembatan layang) Simpang Polda Sumsel Palembang hilang, Minggu (4/12) hal yang sama juga terjadi pada patung Modo di Simpang Empat Rumah Sakit Charitas.

Pantauan di lapangan, modi, patung Komodo yang dibalut dengan pakaian berwarna merah dengan menggunakan selendang yang diletakkan di bawah flyover, Simpang Polda tidak lagi berada di tempatnya. Di situ terlihat hanya sepatunya yang ketinggalan dan masih tertancap di atas balok kayu tempat diirinya disandingkan dengan modo.

Begitu juga di Simpang Empat Rumah Sakit (RS) Charitas, sudah sejak tiga hari ini, modo yang dibalut dengan kain bewarna biru tersebut hilang digondol orang dan hanya menyisakan sepatunya saja ditempat patung komodo tersebut berpijak. Bahkan pada Minggu (4/11) dini hari (di atas pukul 00.00 WIB),modi juga kembali hilang.

Sekitar pukul 01.00 WIB, modi masih tetap berdiri kokoh di tempat tersebut. Namun sekitar pukul 10.00 WIB, modi yang merupakan komodo betina sebagai maskot SEAG sudah tidak berada lagi di tempatnya. Di bekas kedua modo modi yang hilang tersebut, terlihat jelas patung yang terbuat dari bahan gabus tersebut sengaja dipatahkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu diketahui dari tempat berpijak modo modi yang rusak serta patahan yang berantakan.

Hendra Kolpa, tukang ojek yang mangkal di Simpang Empat RS Charitas saat dimintai keterangan tadi pagi mengatakan, pada Sabtu (4/11) hingga pukul 22.00 WIB, dirinya melihat jelas jika hanya ada satu patung modo modi yang berdiri di lokasi tersebut. Namun saat dirinya kembali bekerja di lokasi tersebut,kedua patung itu sudah hilang semuanya.

“Kemungkinan besar patung tersebut dicuri. Mungkin oleh anak jalanan (anjal) yang masih berkeliaran tengah malam, atau anak-anak muda yang sengaja iseng di malam minggu, karena komodo tersebut sangat tidak mungkin roboh dengan sendirinya atau diterpa hujan lebat. Pasalnya tadi malam, Palembang hanya hujan ringan,”ujar Hendra.

Dengan kondisi tersebut, Hendra mengaku sangat menyesalkan hilangnya patung modo modi. Dia mengaku heran masih saja ada warga Kota Palembang yang terkesan merusak inventaris kota. Padahal jika memang patung SEAG itu tetap dijaga dengan baik,maka keindahan dan tata kota Palembang akan tetap terlihat rapi dan cantik.

Terkait hilangnya modo modi yang diletakan di beberap titik di Kota Palembang tersebut, Wakil Kepala Biro Humas dan Media KONI Sumsel Asdit Abdullah mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mengetahui apakah patung modo modi itu sudah memasuki tahapan penarikan atau tidak karena itu adalah wewenang dan kebijakan dari bagian Promosi SEA Games.

“Saya belum bisa memberikan keterangan konkret tentang hilangnya modo modi di beberapa titik tersebut.Namun apabila memang akan ditarik, otomatis pihak yang berwenang juga harus menyiapkan lokasi tempat penyimpanan modo modi tersebut,”ujarnya. (sir)

Sisa Honor Petugas UPP aka Dibayar

 

Palembang:

Sisa honor ratusan petugas Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) SEA Games XXVI pekan lalu, dipastikan dibayar oleh panitia pelaksana daerah (InaSOC) Sumsel, Kamis ini, kata Ketua Kelompok 6 UPP, Herman Hambali.

"Kami telah mendapatkan kejelasan, bahwa sisa honor akan dibayarkan Kamis dari Sekretaris Daerah," ujar Hambali, di Palembang, Rabu (30/11) malam.

Menurut dia, ketegasan itu didapatkan setelah beberapa perwakilan UPP mengadakan pertemuan dengan Yusri Effendi selaku Sekretaris Daerah, setelah pada 28 November yang lalu, pertemuan dengan pengurus KONI tidak memuaskan.

"Sudah disepakati bahwa sisa yang akan diterima Rp3 juta per orang. Jadi kesimpang-siuran yang terjadi sudah 'clear' ," ujar dia.

Meskipun telah menyakini janji yang diberikan pihak InaSOC itu, dia mengaku siap melakukan unjukrasa kembali jika tidak ditempati.

"Kami sudah sering dijanjikan seperti itu, jika tidak ditempati maka kami pun siap demonstrasi lagi. Mungkin kali ini ke DPRD Provinsi, atau melapor ke KPK karena terjadi penyelewengan," kata dia.

Sebelumnya, ratusan petugas UPP SEA Games melakukan demonstrasi di halaman Gedung KONI Sumsel, Senin (28/11), setelah tidak mendapatkan kejelasan mengenai pembayaran sisa honor bertugas selama ajang dua tahunan itu berlangsung.

Padahal, sebelumnya InaSOC Sumsel mengumumkan rinciannya secara jelas.

"Kami yang sudah lelah bertugas dan merasa tidak dihargai, padahal sudah berlatih sejak Juli tanpa diberikan uang transport dan konsumsi," kata dia.

Dia menerangkan, hanya menerima Rp129 ribu yang disebut sebagai pengantian uang transport untuk latihan selama tiga hari, kemudian Rp500 ribu untuk honor selama bertugas di SEA Games.

"Kami sebenarnya kecewa latihan berbulan-bulan bahkan puasa pun tetap latihan cuma dibayar tiga hari. Kami sudah bertanya ke berbagai pihak, tapi tidak ada penjelasan makanya kami demo," ujar dia.

Para pertugas UPP SEA Games terdiri dari 432 petugas lapangan dan 50 panitia yang belum dibayar secara penuh.

Wakil Ketua Koordinator UPP, Edwin Gunawan, merincikan petugas UPP itu akan mendapatkan alokasi dana Rp3 juta yang merupakan gabungan dari dana UPP dan volunteer.

"Petugas UPP mendapatkan honor Rp133 ribu per hari (termasuk transport) yang dikalikan 12 hari kerja. Sedangkan jika dikurangi pajak artinya per hari hanya dibayar Rp104.000," ujar dia.

Dia menjelaskan, sehingga Rp104.000 dikalikan 12 hari, sehingga total yang bakal diterima Rp1.248.000.

"Kemudian ditambah honor volunteer sehingga menjadi Rp3 juta. Tapi, honor UPP sebenarnya hanya Rp1.248.000," kata dia. (sir)